Review Jurnal

26 Mar

REVIEW JURNAL EKONOMI KOPERASI 1

Judul : KOPERASI INDONESIA: POTRET DAN TANTANGAN

Sumber :

http://www.ekonomirakyat.org/edisi_17/artikel_5.htm

file:///C:/Documents%20and%20Settings/Acer/Desktop/Tugas/Bahasa%20Indonesia%202%23/REVIEW%20JURNAL%20EKONOMI%20KOPERASI%201%20_%20Riyanikusuma%27s%20Blog.htm

ABSTRAK

Selama ini “koperasi” di­kem­bangkan dengan dukungan pemerintah dengan basis sektor-sektor primer yang memberikan lapangan kerja terbesar ba­gi penduduk Indonesia. KUD sebagai koperasi program yang didukung dengan program pem­bangunan untuk membangun KUD. Di sisi lain pemerintah memanfaatkan KUD untuk mendukung program pembangunan seperti yang se­lama PJP I, menjadi ciri yang menonjol dalam politik pem­bangunan koperasi. Bahkan koperasi secara eksplisit ditugasi melanjutkan program yang kurang berhasil ditangani langsung oleh pemerintah, seperti penyaluran kredit BIMAS menjadi KUT, pola pengadaan bea pemerintah, TRI dan lain-lain sampai pada penciptaan monopoli baru (cengkeh). Ciri utama perkembangan koperasi di Indonesia adalah dengan pola penitipan kepada program yaitu : (i) Program pembangunan secara sektoral; (ii) Lembaga-lembaga pemerintah; dan (iii) Perusahaan baik milik negara maupun swasta. Sebagai akibat dari perkrmbangan koperasi yang semakin meluas, koperasi mempunyai kekuatan yang lain kare­na koperasi dapat memberikan kemungkinan pengenalan teknologi baru melalui kehematan dengan mendapatkan infor­masi yang langsung dan tersedia bagi setiap anggota yang me­mer­lukannya. Kesemuanya itu dilihat dalam kerangka peran­­an koperasi secara otonom bagi setiap individu anggotanya yang te­lah memutuskan menjadi anggota koperasi. Dengan de­mi­kian sepanjang koperasi dapat menghasilkan kemanfaatan ter­sebut bagi anggotanya maka akan mendorong orang untuk ber­koperasi karena dinilai bermanfaat. Dukungan yang diperlukan bagi koperasi untuk mengha­dapi berbagai rasionalisasi adalah keberadaan lembaga jaminan kre­dit bagi koperasi dan usaha kecil di daerah. Dengan demi­kian kehadiran lembaga jaminan akan menjadi elemen terpenting untuk percepatan perkembangan koperasi di dae­rah. Lembaga jaminan kredit yang dapat dikembangkan Pemerintah Daerah akan dapat mendesentralisasi pengem­bangan ekonomi rakyat dan dalam jangka panjang akan me­num­buhkan kemandirian daerah untuk mengarahkan aliran uang di masing-masing daerah. Dalam jangka menengah kope­rasi juga perlu memikirkan asuransi bagi para penabung.

BAB I PENDAHULUAN

1.1               Latar Belakang

Sejarah kelahiran dan berkembangnya koperasi di negara maju (barat) dan negara berkembang memang sangat diametral. Di barat koperasi lahir sebagai gerakan untuk melawan ketidakadilan pasar, oleh karena itu tumbuh dan berkembang dalam suasana persaingan pasar. Bahkan dengan kekuatannya itu koperasi meraih posisi tawar dan kedudukan penting dalam konstelasi kebijakan ekonomi termasuk dalam perundingan internasional. Peraturan perundangan yang mengatur koperasi tumbuh kemudian sebagai tuntutan masyarakat koperasi dalam rangka melindungi dirinya.

Di negara berkembang koperasi dirasa perlu dihadirkan dalam kerangka membangun institusi yang dapat menjadi mitra negara dalam menggerakkan pembangunan untuk mencapai kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu kesadaran antara kesamaan dan kemuliaan tujuan negara dan gerakan koperasi dalam memperjuangkan peningkatan kesejahteraan masyarakat ditonjolkan di negara berkembang, baik oleh pemerintah kolonial maupun pemerintahan bangsa sendiri setelah kemerdekaan, berbagai peraturan perundangan yang mengatur koperasi dilahirkan dengan maksud mempercepat pengenalan koperasi dan memberikan arah bagi pengembangan koperasi serta dukungan/perlindungan yang diperlukan.

Pengalaman di tanah air kita lebih unik karena koperasi yang pernah lahir dan telah tumbuh secara alami di jaman penjajahan, kemudian setelah kemerdekaan diperbaharui dan diberikan kedudukan yang sangat tinggi dalam penjelasan undang-undang dasar. Dan atas dasar itulah kemudian melahirkan berbagai penafsiran bagaimana harus mengembangkan koperasi. Paling tidak dengan dasar yang kuat tersebut sejarah perkembangan koperasi di Indonesia telah mencatat tiga pola pengembangan koperasi. Secara khusus pemerintah memerankan fungsi “regulatory” dan “development” secara sekaligus (Shankar 2002). Ciri utama perkembangan koperasi di Indonesia adalah dengan pola penitipan kepada program yaitu : (i) Program pembangunan secara sektoral; (ii) Lembaga-lembaga pemerintah; dan (iii) Perusahaan baik milik negara maupun swasta. Sebagai akibatnya prakarsa masyarakat luas kurang berkembang dan kalau ada tidak diberikan tempat semestinya.

Selama ini “koperasi” di­kem­bangkan dengan dukungan pemerintah dengan basis sektor-sektor primer yang memberikan lapangan kerja terbesar ba­gi penduduk Indonesia. KUD sebagai koperasi program yang didukung dengan program pem­bangunan untuk membangun KUD. Di sisi lain pemerintah memanfaatkan KUD untuk mendukung program pembangunan seperti yang se­lama PJP I, menjadi ciri yang menonjol dalam politik pem­bangunan koperasi. Bahkan koperasi secara eksplisit ditugasi melanjutkan program yang kurang berhasil ditangani langsung oleh pemerintah, seperti penyaluran kredit BIMAS menjadi KUT, pola pengadaan bea pemerintah, TRI dan lain-lain sampai pada penciptaan monopoli baru (cengkeh).

1.2          PERUMUSAN MASALAH

Koperasi merupakan organisasi yang telah berkembang sejak dulu. Dari zaman ke zaman terdapat beberapa potret atau perubahan perubahan yang membuat sebuah tantangan bagi Koperasi.Untuk itu perlu dilakukan penelitian atau studi secara mendalam guna memperoleh gambaran secara persis potret dan tantangan koperasi, yaitu : 1) Bagaimana potret koperasi Indonesia dalam perkembangannya?, 2) Manfaat apa yang diperoleh dari organisasi Koperasi?, 3) Bagaimana Posisi Koperasi dalam Perdagangan Bebas?, dan 4) Peranan apa yang dilakukan Koperasi Dalam Era Otonomi Daerah?

1.3          TUJUAN

Tujuan yang ingin dicapai pada studi ini adalah :

1)      Menganalisis Potret Koperasi Indonesia

2)      Mengetahui manfaat dari organisasi Koperasi

3)      Mengetahui Posisi Koperasi dalam Perdaganag Bebas dan Era Otonomi Daerah

1.4          METODE PENELITIAN

1.4.1      Lokasi

Studi ini dilakukan di Indonesia khususnya di daerah Otonomi dan Desa.

1.4.2      Metode Studi

Tehnik pengumpulan data diperoleh dari studi pustaka, Dinas Koperasi dan UKM serta instansi terkait baik tingkat propinsi maupun kabupaten berupa publikasi, dokumen, laporan kegiatan.

1.4.3      Pengolahan Analisis Data

Pengelolaan analisa data dilakukan secara diskriftif reflektif.

BAB II PEMBAHASAN

2.1      Potret Koperasi Indonesia

 Sampai dengan bulan November 2001, jumlah koperasi di seluruh Indonesia tercatat sebanyak 103.000 unit lebih, dengan jumlah keanggota ada sebanyak 26.000.000 orang. Jumlah itu jika dibanding dengan jumlah koperasi per-Desember 1998 mengalami peningkatan sebanyak dua kali lipat. Jumlah koperasi aktif, juga mengalami perkembangan yang cukup menggembirakan. Jumlah koperasi aktif per-November 2001, sebanyak 96.180 unit (88,14 persen). Corak koperasi Indonesia adalah koperasi dengan skala sangat kecil.

Secara historis pengembangan koperasi di Indonesia yang telah digerakan melalui dukungan kuat program pemerintah yang telah dijalankan dalam waktu lama, dan tidak mudah ke luar dari kungkungan pengalaman ter­sebut. Jika semula ketergantungan terhadap captive market program menjadi sumber pertumbuhan, maka pergeseran ke arah peran swasta menjadi tantangan baru bagi lahirnya pesaing-pesaing usaha terutama KUD.

Jika melihat posisi koperasi pada hari ini sebenarnya masih cukup besar harapan kita kepada koperasi. Memasuki tahun 2000 posisi koperasi Indonesia pada dasarnya justru didominasi oleh koperasi kredit yang menguasai antara 55-60 persen dari keseluruhan aset koperasi dan dilihat dari populasi koperasi yang terkait dengan program pemerintah hanya sekitar 25% dari populasi koperasi atau sekitar 35% dari populasi koperasi aktif. Pada akhir-akhir ini posisi koperasi dalam pasar Perkreditan mikro menempati tempat kedua setelah BRI-unit desa dengan pangsa sekitar 31%. Dengan demikian walaupun program pemerintah cukup gencar dan menimbulkan distorsi pada pertumbuhan kemandirian koperasi, tetapi hanya menyentuh sebagian dari populasi koperasi yang ada. Sehingga pada dasarnya masih besar elemen untuk tumbuhnya kemandirian koperasi.

Mengenai jumlah koperasi yang meningkat dua kali lipat dalam waktu 3 tahun 1998 –2001, pada dasarnya tumbuh sebagai tanggapan  terhadap dibukanya secara luas pendirian koperasi dengan pencabutan Inpres 4/1984 dan lahirnya Inpres 18/1998. Sehingga orang bebas mendirikan koperasi pada basis pengembangan dan pada saat ini sudah lebih dari 35 basis pengorganisasian koperasi. Kesulitannya pengorganisasian koperasi tidak lagi taat pada penjenisan koperasi sesuai prinsip dasar pendirian koperasi atau insentif terhadap koperasi. Keadaan ini menimbulkan kesulitan pada pengembangan aliansi bisnis maupun pengembangan usaha koperasi kearah penyatuan vertical maupun horizontal.

Struktur organisasi koperasi Indonesia mirip organisasi pemerintah/lembaga kemasyarakatan yang terstruktur dari primer sampai tingkat nasional. Hal ini  telah menunjukkan kurang efektif nya peran organisasi sekunder dalam membantu koperasi primer. Tidak jarang menjadi instrumen eksploitasi sumberdaya dari daerah pengumpulan. Fenomena ini dimasa datang harus diubah karena adanya perubahan orientasi bisnis yang berkembang dengan globalisasi.

2.2       Kemanfaatan Koperasi

Secara teoritis sumber kekuatan koperasi sebagai badan usaha dalam konteks kehidupan perekonomian, dapat dilihat dari kemampuan untuk menciptakan kekuatan monopoli dengan derajat monopoli tertentu. Tetapi ini adalah kekuatan semu dan justru dapat menimbulkan kerugian bagi anggota masyarakat di luar koperasi. Sumber kekuatan lain adalah kemampuan memanfaatkan berbagai potensi external economies yang timbul di sekitar ke­giat­an ekonomi para anggotanya. Dan kehematan tersebut ha­nya dapat dinikmati secara bersama-sama, termasuk dalam hal menghindarkan diri dari adanya external diseconomies itu.

Kehematan-kehematan yang dapat menjadi sumber kekuatan ko­perasi memang tidak terbatas pada nilai ekonomis nya sema­ta. Kekuatan itu juga dapat bersumber dari faktor non-ekono­mis yang menjadi faktor berpengaruh secara tidak langsung ter­hadap kegiatan ekonomi anggota masyarakat dan badan usaha koperasi. Sehingga manfaat atau keuntungan koperasi pada dasarnya selalu ter­kait dengan dua jenis manfaat, yaitu yang nyata (tangible) dan yang tidak nyata (intangible). Kemanfaatan koperasi ini ju­ga selalu berkaitan dengan keuntungan yang bersifat eko­no­mi dan sosial. Karena koperasi selain memberikan keman­fa­atan ekonomi juga mempunyai perhatian dan kepedulian terhadap aspek so­sial seperti pendidikan, suasana sosial kemasyarakatan, ling­kungan hidup, dan lain-lain. Pembahasan ini difokuskan kepa­da manfaat yang mendasari digunakannya mekanisme koperasi.

Dalam hal ini koperasi mempunyai kekuatan yang lain kare­na koperasi dapat memberikan kemungkinan pengenalan teknologi baru melalui kehematan dengan mendapatkan infor­masi yang langsung dan tersedia bagi setiap anggota yang me­mer­lukannya. Kesemuanya itu dilihat dalam kerangka peran­­an koperasi secara otonom bagi setiap individu anggotanya yang te­lah memutuskan menjadi anggota koperasi. Dengan de­mi­kian sepanjang koperasi dapat menghasilkan kemanfaatan ter­sebut bagi anggotanya maka akan mendorong orang untuk ber­koperasi karena dinilai bermanfaat.

Dalam konteks yang lebih besar koperasi dapat dilihat se­ba­gai wahana koreksi oleh masyarakat pelaku ekonomi, ba­ik produsen maupun konsumen, dalam memecahkan kega­gal­an pasar dan mengatasi inefisiensi karena ketidaksempur­na­an pasar. Secara teoritis koperasi akan tetap hadir jika terjadi ke­gagalan pasar. Jika pasar berkembang semakin kompetitif se­cara alamiah koperasi akan menghadapi persaingan dari da­lam. Karena segala insentif ekonomi yang selama ini didapat ti­dak lagi bisa dimanfaatkan. Sehingga sumber kekuatan untuk tetap mempertahankan hadirnya koperasi terletak pada ke­mam­­puan untuk mewujudkan keuntungan tidak langsung atau intangible benefit yang disebutkan di muka.

Dalam kerangka yang lebih makro suatu perekonomian me­ru­pakan suatu bangunan yang terdiri dari berbagai pelaku yang dikenal dengan kelompok produsen dan kelompok kon­sumen. Di dalam suatu negara berkembang organisasi ekono­mi dari masing-masing pelaku tadi menjadi semakin kompleks. Ka­rena selain pemerintah dan swasta (perusahaan swasta) se­be­nar­nya masih ada dua kelompok lain yaitu koperasi dan sek­tor rumah tangga. Kelompok yang disebut terakhir, perlu men­dapatkan pencermatan tersendiri, karena mungkin ia dapat bera­da di dalam koperasi, atau menjadi suatu unit usaha sen­diri, atau merupakan pendukung usaha swasta yang ada. Inilah yang sebenarnya perlu kita lihat dalam kerangka yang lebih luas.

Secara konseptual dan empiris, mekanisme koperasi me­mang diperlukan dan tetap diperlukan oleh suatu perekonomi­an yang menganut sistem pasar. Besarnya peran tersebut akan sangat tergantung dari tingkat pendapatan masyarakat, tingkat pengetahuan dan kesadaran masyarakat serta struktur pasar dari berbagai kegiatan ekonomi dan sumber daya alam dari sua­tu negara. Contoh klasik dari pentingnya kondisi pasar yang kompatibel dengan kehadiran koperasi adalah pengalaman koperasi susu dimana-mana di dunia ini selalu menjadi contoh sukses (kasus bilateral monopoli). Padahal sukses ini tidak selalu dapat diikuti oleh jenis kegiatan produksi pertanian lainnya. Koperasi sebagai mekanisme kerjasama ekono­mi juga tidak mengungkung dalam sistemnya sendiri yang ter­ba­tas pada sistem dan struktur koperasi, tetapi dalam inte­rak­si dapat meminjam mekanisme bisnis yang lazim dipakai oleh badan usaha non-koperasi. Termasuk dalam hal ini pem­ben­tukan usaha yang berbentuk non koperasi untuk memper­ta­hankan kemampuan pelayanan dan menegakkan mekanisme koperasi yang dimiliki.

2.3      Posisi Koperasi dalam Perdagangan Bebas

Esensi perdagangan bebas yang sedang diciptakan oleh ba­nyak negara yang ingin lebih maju ekonominya adalah meng­­hilangkan sebanyak mungkin hambatan perdagangan inter­nasional. Melihat arah tersebut maka untuk melihat dampak­nya terhadap perkembangan koperasi di tanah air dengan cara mengelompokkan koperasi ke dalam ketiga kelompok atas dasar jenis koperasi. Pengelompokan itu meliputi pembedaan atas dasar: (i) koperasi produsen atau koperasi yang bergerak di bidang produksi, (ii) koperasi konsumen atau koperasi kon­sumsi, dan (iii) koperasi kredit dan jasa keuangan. Dengan cara ini akan lebih mudah mengenali keuntungan yang bakal timbul dari adanya perdagangan bebas para anggota koperasi dan anggota koperasinya sendiri.

Koperasi produsen terutama koperasi pertanian memang meru­pa­kan koperasi yang paling sangat terkena pengaruh per­dagangan bebas dan berbagai liberalisasi. Koperasi pertanian di seluruh belahan dunia ini me­mang selama ini menikmati proteksi dan berbagai bentuk sub­sidi serta dukungan pemerintah. Dengan diadakannya pengaturan mengenai subsidi, tarif, dan akses pasar, maka produksi barang yang dihasilkan oleh ang­gota koperasi tidak lagi dapat menikmati perlindungan seper­ti semula, dan harus dibuka untuk pasaran impor dari ne­gara lain yang lebih efisien.

Untuk koperasi-koperasi yang menangani komoditi sebagai pengganti impor atau ditutup dari persaingan impor jelas hal ini akan merupakan pukulan be­rat dan akan menurunkan perannya di dalam percaturan pa­sar kecuali ada rasionalisasi produksi. Sementara untuk koperasi yang menghasilkan barang pertanian untuk ekspor seperti minyak sawit, kopi, dan rempah serta produksi pertanian dan perikanan maupun peternakan lainnya, jelas perdagangan bebas merupakan peluang emas. Karena berbagai kebebasan tersebut berarti membuka peluang pasar yang baru. Dengan demikian akan memperluas pasar yang pada gilirannya akan merupakan peluang untuk pening­katan produksi dan usaha bagi koperasi yang bersangkutan. Dalam konteks ini koperasi yang menangani produksi per­tanian, yang selama ini mendapat kemudahan dan per­lin­dungan pemerintah melalui proteksi harga dan pasar akan meng­hadapi masa-masa sulit. Karena itu koperasi produksi ha­rus merubah strategi kegiatannya. Bahkan mungkin harus me­reorganisasi kembali supaya kompatibel dengan tantangan yang dihadapi. Untuk koperasi produksi di luar pertanian memang cukup sulit untuk dilihat arah pengaruh dari liberalisasi perdagangan terha­dapnya. Karena segala sesuatunya akan sangat tergan­tung di posisi segmen mana kegiatan koperasi dibedakan dari para anggotanya. Industri kecil misalnya sebenarnya pada saat ini relatif berhadapan dengan pasar yang lebih terbuka. Artinya mereka terbiasa dengan persaingan dengan dunia luar untuk memenuhi pemintaan ekspor maupun berhadapan dengan ba­rang pengganti yang diimpor. Namun cara-cara koperasi juga dapat dikerjakan oleh perusahaan bukan koperasi.

Secara umum koperasi di dunia akan menikmati manfaat be­sar dari adanya perdagangan bebas, karena pada dasarnya per­dagangan bebas itu akan selalu membawa pada persaingan yang lebih baik dan membawa pada tingkat keseimbangan har­ga yang wajar serta efisien. Peniadaan hambatan per­da­gangan akan memperlancar arus perdagangan dan terbukanya pilih­an barang dari seluruh pelosok penjuru dunia secara be­bas. Dengan demikian konsumen akan menikmati kebebasan un­tuk memenuhi hasrat konsumsinya secara optimal. Meluas­nya konsumsi masyarakat dunia akan mendorong meluas dan mening­katnya usaha koperasi yang bergerak di bidang konsumsi. Selain itu dengan peniadaan hambatan perdagangan oleh pe­merintah melalui peniadaan non torif barier dan penurunan ta­rif akan menyerahkan mekanisme seleksi sepenuhnya kepada ma­syarakat. Koperasi sebenarnya menjadi wahana masyarakat un­tuk melindungi diri dari kemungkinan kerugian yang timbul aki­bat perdagangan bebas.

Kegiatan koperasi kredit, baik secara teoritis maupun em­pi­ris, terbukti mempunyai kemampuan untuk membangun seg­men­tasi pasar yang kuat sebagai akibat struktur pasar keuang­an yang sangat tidak sempurna, terutama jika menyangkut masa­lah informasi. Bagi koperasi kredit keterbukaan perda­gangan dan aliran modal yang keluar masuk akan meru­pakan kehadiran pesaing baru terhadap pasar keuangan, na­mun tetap tidak dapat menjangkau para anggota koperasi. Apa­bila koperasi kredit mempunyai jaringan yang luas dan me­nu­tup usahanya hanya untuk pelayanan anggota saja, maka seg­mentasi ini akan sulit untuk ditembus pesaing baru. Bagi koperasi-koperasi kredit di negara berkembang, ada­nya globalisasi ekonomi dunia akan merupakan peluang untuk menga­dakan kerjasama dengan koperasi kredit di negara maju dalam membangun sistem perkreditan melalui koperasi. Koperasi kredit atau simpan pinjam di masa mendatang akan menjadi pilar kekuatan sekitar koperasi yang perlu diikuti oleh dukungan lainnya seperti sistem pengawasan dan jaminan.

2.4    Koperasi Dalam Era Otonomi Daerah

Implementasi undang-undang otonomi daerah, akan mem­berikan dampak positif bagi koperasi dalam hal alokasi sum­ber daya alam dan pelayanan pembinaan lainnya. Namun kope­rasi akan semakin menghadapi masalah yang lebih intensif de­ngan pemerintah daerah dalam bentuk penempatan lokasi inves­tasi dan skala kegiatan koperasi. Karena azas efisiensi akan mendesak koperasi untuk membangun jaringan yang luas dan mungkin melampaui batas daerah otonom. Peranan advo­kasi oleh gerakan koperasi untuk memberikan orientasi kepa­da pemerintah di daerah semakin penting. Dengan demikian peranan pemerintah di tingkat propinsi yang diserahi tugas untuk pengembangan koperasi harus mampu menjalankan fung­si intermediasi semacam ini. Mungkin juga dalam hal lain yang berkaitan dengan pemanfaatan infrastruktur daerah yang semula menjadi kewenangan pusat.

Peranan pengembangan sistem lembaga keuangan koperasi di tingkat Kabupaten / Kota sebagai daerah otonomi menjadi sangat penting. Lembaga keuangan koperasi yang kokoh di daerah otonom akan dapat menjangkau lapisan bawah dari ekonomi rakyat. Disamping itu juga akan mampu berperan menahan arus keluar sumber keuangan daerah. Berbagai studi menunjukan bahwa lembaga keuangan yang berbasis daerah akan lebih mampu menahan arus kapital keluar.

Dukungan yang diperlukan bagi koperasi untuk mengha­dapi berbagai rasionalisasi adalah keberadaan lembaga jaminan kre­dit bagi koperasi dan usaha kecil di daerah. Dengan demi­kian kehadiran lembaga jaminan akan menjadi elemen terpenting untuk percepatan perkembangan koperasi di dae­rah. Lembaga jaminan kredit yang dapat dikembangkan Pemerintah Daerah akan dapat mendesentralisasi pengem­bangan ekonomi rakyat dan dalam jangka panjang akan me­num­buhkan kemandirian daerah untuk mengarahkan aliran uang di masing-masing daerah. Dalam jangka menengah kope­rasi juga perlu memikirkan asuransi bagi para penabung.

Potensi koperasi pada saat ini sudah mampu untuk memulai gerakan koperasi yang otonom, namun fokus bisnis koperasi harus diarahkan pada ciri universalitas kebutuhan yang tinggi seperti jasa keuangan, pelayanan infrastruktur serta pembelian bersama. Dengan otonomi selain peluang untuk memanfaatkan potensi setempat juga terdapat potensi benturan yang harus diselesaikan di tingkat daerah. Dalam hal ini konsolidasi potensi keuangan, pengem­bangan jaringan informasi serta pengembangan pusat inovasi dan teknologi merupakan kebutuhan pendukung untuk kuat­nya kehadiran koperasi. Pemerintah di daerah dapat mendo­rong pengem­bang­an lembaga penjamin kredit di daerah.

BAB III    PENUTUP

3.1          Kesimpulan

Pendekatan pengembangan koperasi sebagai instrumen pembangunan terbukti menimbulkan kelemahan dalam menjadikan dirinya sebagai koperasi yang memegang prinsip-prinsip koperasi dan sebagai badan usaha yang kompetitif. Reformasi kelembagaan koperasi menuju koperasi dengan jati dirinya akan menjadi agenda panjang. Dalam kerangka otonomi daerah perlu penataan lembaga keuangan koperasi (koperasi simpan pinjam) untuk memperkokoh pembiayaan kegiatan ekonomi di lapisan terbawah dan menahan arus ke luar potensi sumberdaya lokal yang masih diperlukan. Pembenahan ini akan merupakan elemen penting dalam membangun sistem pembiayaan mikro di tanah air.

3.2   Daftar Pustaka

1         Couture, M-F, D. Faber, M. Larim, A-B. Nippierd : Transition to Cooperative Entrepreneurship, ILO and University of Nyeurode, of Nyenrode, Genewa, 2002.

2         Ravi Shankar and Garry Conan : Second Critical Study on Cooperative Legislation and policy  Reform, ICA, RAPA, New Delhi, 2002.

3         Noer Soetrisno : Rekonstruksi Pemahaman Koperasi Merajut Kekuatan Ekonomi Rakyat

4         Rusidi, Prof. Dr. Ir. MS dan Maman Suratman, Drs. MSi : Bunga Rampai 20 Pokok Pemikiran Tentang Koperasi, Institut Manajemen Koperasi Indonesia, Bandung 2002

REVIEW

Sampai dengan bulan November 2001, jumlah koperasi di seluruh Indonesia tercatat sebanyak 103.000 unit lebih, dengan jumlah keanggota ada sebanyak 26.000.000 orang. Jumlah itu jika dibanding dengan jumlah koperasi per-Desember 1998 mengalami peningkatan sebanyak dua kali lipat. Jumlah koperasi aktif, juga mengalami perkembangan yang cukup menggembirakan. Jumlah koperasi aktif per-November 2001, sebanyak 96.180 unit (88,14 persen). Corak koperasi Indonesia adalah koperasi dengan skala sangat kecil. Mengenai jumlah koperasi yang meningkat dua kali lipat dalam waktu 3 tahun 1998 –2001, pada dasarnya tumbuh sebagai tanggapan  terhadap dibukanya secara luas pendirian koperasi dengan pencabutan Inpres 4/1984 dan lahirnya Inpres 18/1998. Sehingga orang bebas mendirikan koperasi pada basis pengembangan dan pada saat ini sudah lebih dari 35 basis pengorganisasian koperasi. Kesulitannya pengorganisasian koperasi tidak lagi taat pada penjenisan koperasi sesuai prinsip dasar pendirian koperasi atau insentif terhadap koperasi. Keadaan ini menimbulkan kesulitan pada pengembangan aliansi bisnis maupun pengembangan usaha koperasi kearah penyatuan vertical maupun horizontal. Struktur organisasi koperasi Indonesia mirip organisasi pemerintah/lembaga kemasyarakatan yang terstruktur dari primer sampai tingkat nasional. Hal ini  telah menunjukkan kurang efektif nya peran organisasi sekunder dalam membantu koperasi primer. Tidak jarang menjadi instrumen eksploitasi sumberdaya dari daerah pengumpulan. Fenomena ini dimasa datang harus diubah karena adanya perubahan orientasi bisnis yang berkembang dengan globalisasi.

Koperasi mempunyai kekuatan yang lain kare­na koperasi dapat memberikan kemungkinan pengenalan teknologi baru melalui kehematan dengan mendapatkan infor­masi yang langsung dan tersedia bagi setiap anggota yang me­mer­lukannya. Kesemuanya itu dilihat dalam kerangka peran­­an koperasi secara otonom bagi setiap individu anggotanya yang te­lah memutuskan menjadi anggota koperasi. Dengan de­mi­kian sepanjang koperasi dapat menghasilkan kemanfaatan ter­sebut bagi anggotanya maka akan mendorong orang untuk ber­koperasi karena dinilai bermanfaat.

Esensi perdagangan bebas yang sedang diciptakan oleh ba­nyak negara yang ingin lebih maju ekonominya adalah meng­­hilangkan sebanyak mungkin hambatan perdagangan inter­nasional. Melihat arah tersebut maka untuk melihat dampak­nya terhadap perkembangan koperasi di tanah air dengan cara mengelompokkan koperasi ke dalam ketiga kelompok atas dasar jenis koperasi. Pengelompokan itu meliputi pembedaan atas dasar: (i) koperasi produsen atau koperasi yang bergerak di bidang produksi, (ii) koperasi konsumen atau koperasi kon­sumsi, dan (iii) koperasi kredit dan jasa keuangan. Dengan cara ini akan lebih mudah mengenali keuntungan yang bakal timbul dari adanya perdagangan bebas para anggota koperasi dan anggota koperasinya sendiri.

Potensi koperasi pada saat ini sudah mampu untuk memulai gerakan koperasi yang otonom, namun fokus bisnis koperasi harus diarahkan pada ciri universalitas kebutuhan yang tinggi seperti jasa keuangan, pelayanan infrastruktur serta pembelian bersama. Dengan otonomi selain peluang untuk memanfaatkan potensi setempat juga terdapat potensi benturan yang harus diselesaikan di tingkat daerah. Dalam hal ini konsolidasi potensi keuangan, pengem­bangan jaringan informasi serta pengembangan pusat inovasi dan teknologi merupakan kebutuhan pendukung untuk kuat­nya kehadiran koperasi. Pemerintah di daerah dapat mendo­rong pengem­bang­an lembaga penjamin kredit di daerah.

 

Judul A Contingency Model Of The Association Between Strategy, Environmental Uncertainty And Performance Measurement: Impact On Organizational Performance

( Sebuah Model Kontijensi : Hubungan Antara Strategi, Ketidakpastian Lingkungan dan Pengukuran Kinerja : dampaknya pada Kinerja Organisasi )

 

Penulis Zahirul Hoque (2004), School of Law and Business, Charles Darwin University, Darwin, NT 0909, Australia
Jurnal International Business Review. 13 (2004) p.485 – 502
Abstraksi Berawal dari kerangka kontingensi, makalah ini mencoba untuk memberikan kontribusi terhadap literatur yang meneliti faktor dan konsekuensidari ukuran kinerja.  Secara umum,penelitian iniuntuk mengetahui pilihan ukuran kinerja dalam hubungan antara : (a)prioritas strategis dan kinerja dan (b) ketidakpastian lingkungan dan kinerja.Dua hipotesis yang dikembangkan secara umum menyelidiki hubungan, prediksi, timbale balik,hubungan positif antara strategi bisnis unit dan kinerja terhadap manajemen melalui pilihan pengukuran kinerja non financial (H1) dan hubungan yang positifantara ketidakpastian lingkungan dan kinerja melalui pilihan manajemen terhadap pengukuran kinerja non finansial
(H2).  Untuk menguji hipotesis ini, digunakan model analasisi jalur pada data survei kuesioner dari 52 perusahaan manufaktur. Seperti dihipotesiskan,hasil penelitian ini menunjukkan adanya hubungan yang signifikan dan positif antara  pilihan manajemen strategis dan kinerja melalui tingginya penggunaan pengukuran non keuangan untuk evaluasi kinerja. Di sisi lain, penelitian ini tidak menemukan
bukti hubungan yang signifikan antara ketidakpastian lingkungan dan kinerjamelalui pilihan manajemen melalui pengukuran kinerja non keuangan.
Tujuan Penelitian Untuk mengetahui lebih lanjut penggunaan ukuran non keuangan dalam evaluasi kinerja yang gunakan dalam  : a) Prioritas Strategi dan kinerja organisasi dan b) ketidakpastian lingkungan dan kinerja organisasi.
Implikasi Teori & Review Penelitian Terdahulu Penelitian inibersandar kepada teori ‘kontingensi’ yang berpendapat bahwa strategi bersaing menentukan tingkat ketidakpastian lingkungan, yangpada gilirannyamenentukan langkah-langkah pengukuran kinerja organisasi. Dari bentuk variabel kontingensi yang potensial, penelitian ini membatasikepada pertimbangan strategi dan ketidakpastian lingkungan.

Selanjutnya Penelitian mendasari kepada penelitian empiris dalam pengembangan hipotesisnya, menyangkut :

·         Strategi, pengukuran kinerja dan kinerja organisasi

Govindarajan dan Gupta(1985) yang menemukan bahwa perusahaan yang menggunakan strategi ‘membangun’ ( tumbuhnya penjualan dan saham ) cenderung lebih menekankan pada penggunaan ukuran  non-keuangan (seperti pengembangan produkbaru, pangsa pasar, penelitian & pengembangan, kepuasan pelanggan) dibanding perusahaan yang berstrategi ‘harvest’ (yang memaksimumkan laba jangka pendek).Demikian pula, Simons (1987) menemukan bahwa perusahaan berstrategi defender cenderung lebih mengandalkan ukuran keuangan seperti anggaran jangka pendek untuk mengkompensasi manajer mereka. Ittner et al. (1997) juga menemukan bahwa secara relative titik berat pengukuran non finansial lebih besar digunakan  di perusahaan dengan orientasi inovasi berstrategi ‘prospektor’ dibandingkan perusahaan dengan strategi ‘defender‘.

Penelitian ini menggunakan unit analisis strategi bisnis unit (SBU) dengan pendekatan tipologi Miles & Snow (1978)dimana  perusahaan prospektor mencari peluang pasar baru dengan menciptakan sesuatu yang mereka anggap keunikan di pasar. Akibatnya, di perusahaan-perusahaan ini tingkatketidakpastiantinggi.  Literatur dalam bidang ini menunjukkan bahwa jika manajemen ingin menekankan efektivitas dalam inovasi, mengembangkan kepuasan pelanggan dan tingkat rate of return yang wajar, sistem akuntansimanajemen dan sistem pengendalian harus dirancang untuk mendukung hal tersebut (Ittner et al, 1997;. Miles & Snow, 1978; Simons, 1987, 1990). Untuk perusahaan jenis strategi prospektor, pengukuran finansial akan mempengaruhi manajer untuk kurang memperhatikan faktor-faktor keberhasilan kritis perusahaan dan kompetitif mendasar seperti harga, kualitas, kehandalan, layanan, kustomisasi,inovasi dan waktu. Pengukuran berfokus seperti ini tentu akan datang dengan mengetahui apa yang diinginkan oleh pelanggan, tingkat keterlibatan staf dalamberkreativitas dan kemampuan perusahaan untuk memproduksi dan memasarkan produk baru. Oleh karena itu, lebih besarpenekanan pada kriteria non-keuangan sebagai bandingan terhadap kriteria keuangan harus lebih utama di perusahaan-perusahaan prospektor daripada di perusahaan defender.

·         Ketidakpastian lingkungan, pengukuran kinerja dan kinerja organisasi.

Penelitian akuntansi yang cukup memberikan bukti empiris untuk mendukung pandangan bahwa ketidakpastian lingkungan secara positif terkait dengan desain sistem pengendalian akuntansi.  Penelitian Mia (1993) didalam reviewnya menyakini bahwa informasi sistem akuntansi manajemen membantu manager agar lebih baik memahami situasi ketidakpastian.

Chenhall dan Morris (1986) juga menunjukkan bahwa di mana tingkat ketidakpastian lingkungan yang relatif tinggi, organisasi cenderung menggunakan informasi sistem akuntansi manajemen (SAM) non-keuangan (dalam lingkup luas), yang dinilai lebih efektifdalam mengatasi ketidakpastian lingkungan eksternal. Penelitian ini sesuai dengan beberapa studi lain, seperti misalnya, Chongand Chong (1997), Gul dan Chia (1994), Hoque dan Hopper (1997), Mia (1993) dan Mia dan Chenhall (1994).Penelitian ini menegaskan bahwa organisasi yang efektif cenderung untuk mengurangi ketergantungan pada ukuran kinerja keuangan dalam kondisi ketidakpastian lingkungan yang tinggi. Penelitian-penelitian ini terutama berfokus pada hubungan antara ketidakpastian lingkungan dan informasi SAM dan anggaran. Penelitianyang ada saat ini memperluas penelitian dengan ketidakpastian lingkungan yang berkaitan dengan pilihan ukuran kinerja dalam organisasi.

Konsisten dengan penelitian di atas, argumen pada riset adalah bahwa pilihan (atau tipe) pengukuran untuk evaluasi kinerja ditentukan oleh  lingkungan: semakin tinggi ketidakpastian lingkungan yang mempengaruhi kinerja perusahaan berhubungan dengan penekanan lebih besar pada pengukuran non-keuangan dalam evaluasi kinerja. Semakin besar kesulitan yang dihadapi unit bisnis, semakin besar juga ketidakpastian yangdihadapi.

Berdasarkan gambaran di atas, dapat dikatakan bahwa ada kebutuhan yang lebih besar dalam meningkatkan komunikasi dalam operasi perusahaanpada tingkat ketidakpastian lingkungantinggi. Kebutuhan komunikasi yang lebih besar ditujukan dengan lebihpenggunaanpengukuran non-keuangan sebagai langkah-langkah dalam memberikan manajemen kerangka kerja yang membantu mereka menilai ketidakpastian di berbagai bidang seperti permintaan pasar, kepuasan pelanggan, inovasi, pemasok dan karyawan.

Hipotesis Penelitian H1 : ada hubungan yang positif dan signifikan antara strategi bisnis dan kinerja melalui pilihan manajemen dan penggunaan sistem pengukuran kinerja.

H2 : ada hubungan yang positif dan signifikan antara ketidakpastian lingkungan organisasi dan kinerja melalui pilihan manajemen dan penggunaan sistem pengukuran kinerja

Metodologi Penelitian dan Variabel Penelitian Pengumpulan data menggunakan kuesioner melalui surat kepada 100 CEO secara random sampling pada perusahaan manufaktur di Selandia Baru yang berasal dari data New Zealand Business Who’s Who edisi tahun 1994. Kriteria sampel utama yang digunakan adalah perusahaan yang memiliki minimal 100 orang karyawan. Tingkat partisipasi atas kuesioner yang kembali sebanyak 52%.Pengukuran Variabel :

Strategi bisnis : mengunakan pengukuran terhadap 2 pilihan strategi yang ekstrim yaitu : prospector dan defender (Miles & Snow. 1978). Responden diberikan gambaran tentang pilihan strategi yang menekankan tingkat derajat dari perusahaan kepada penggunaan strateginya selama 3 tahun terakhir. Pengukuran menggunakan skala Likert : 1 (defender ) s/d 5 (prospector). Sama yang digunakan oleh penelitian Chenhall dan Langfield smith (1998) dan Ittner et al (1997).

Ketidakpastian Lingkungan : penelitian ini menggunakan 8 item ketidakpastian lingkungan yaitu : (1) tindakan pemasok, (2) keinginan pelanggan, selera dan preferensi, (3) kegiatan pasar pesaing, (4) diregulasi dan globalisasi, (5) aturan pemerintah, (6) lingkungan ekonomi, (7) hubungan industrial, (8) teknologi produksi dan teknologi informasi. Sama yang digunakan oleh penelitian Gordon dan Narayanan (1984) dan Govindarajan (1984). Responden diberikan pertanyaan dengan 5 skala likert : 1 (dapat diprediksi) s/d 5 (sangat tidak dapat diprediksi).

Pilihan Manajemen dan penggunaan Pengukuran Non Keuangan : Penelitian ini menggunakan 13 item pengukuran kinerja non keuangan, mengikuti penelitian sebelumnya (Abernethy & Lilis 1995; Ittner et al 1997; Kaplan & Norton 1996; Lynch & Cross 1991, dan Perera et al 1997. 13 item tersebut menyangkut :

1)      Efisiensi atau produktifitas penggunaan tenaga kerja dan bahan baku.

2)      Proses improvisasi dan re engenering.

3)      Pengantar produk baru

4)      Pelatihan & pengembangan karyawan

5)      Kepuasan pelanggan

6)      Pengiriman yang tepat waktu

7)      Hubungan dengan pemasok

8)      Hubungan ditempat kerja

9)      Keselamatan dan kesehatan kerja

10)  Pangsa pasar

11)  Jaminan biaya perbaikan

12)   Respon waktu terhadap pelanggan

13)  Kepuasan karyawan

Ke  13 item ini diukur dengan menggunakan skala likert ( 1 s/d 5), 1( perhatiannya kecil) s/d 5 (perhatiannya besar)

Kinerja Organisasi : Kinerja organisasi diukur menggunakan instrument yang dikembangkan oleh Govindarajan (1984), yang kemudian digunakan juga oleh Albernethy&Gutrie (1994), Albernethy&Stoelwinder  (1991), Chenhall & Langfield-Smith (1998); Chong & Chong ( 1997) dan Govindarajan & Gupta (1985).

Model penelitian
Alat Uji Hipotesisi Menggunakan pendekatan statistic deskriptif, koefesien korelasi pearson dan regresi berganda. Model regresi yang digunakan :
Hasil Penelitian Hipotesis 1 hipotesisnyaadalah pengaruh tidak langsung dari prioritas strategis (X1) terhadap kinerja organisasi (X4) yang melalui penggunaan pengukuran non-keuangan (X3). Hasil yang disajikan menunjukkan korelasi nol-order koefisien positif
antara prioritas strategis dan kinerja organisasi (R14 ¼ 0:31, p <0:05).Korelasi yang diamati terdiri dari efek langsung positif tetapi tidak signifikanantara prioritas strategis dan kinerja organisasi (P41 ¼ 0:03, ns) ditambahpengaruh tidak langsung yang signifikan (p42r12 Þ ¼ p43r13 0:27, p <0:05) prioritas strategis
pada kinerja organisasi melalui pengukuran kinerja non-keuangan, oleh karena itu, H1 diterima.

Hipotesis 2 hipotesisnya adalah pengaruh tidak langsung ketidakpastian lingkungan (X2)pada organisasi (X4) melalui ukuran kinerja non-keuangan(X3). Hasil pengujian sehubungan dengan hipotesis inimenunjukkan adanya hubungan yang signifikan antara
ketidakpastian lingkungan dan kinerja organisasi (R34 ¼ 0:001, ns).
Korelasi yang diamati terdiri dari pengaruh langsung tidak signifikan dariketidakpastian lingkungan pada kinerja (p42 ¼ 0:001, ns) ditambah signifikan pada pengaruh tidak langsung (p41r12 Þ ¼ p43r23 00:02, ns) dari ketidakpastian lingkungan terhadap kinerja yang melalui penggunaan ukuran kinerja non-keuangan. Oleh karena itu, tidak memberikan dukungan terhadap Hipotesis 2, dimana H2 ditolak.

Kesimpulan & Temuan Penelitian inibertujuan untuk meneliti hubungan antara strategi bisnis perusahaan, lingkunganeksternal, penggunaan langkah-langkah dalam evaluasi kinerja, dan kinerja organisasimelalui penelitian survei dari 52 perusahaan manufaktur di Selandia Baru.
Seperti yang diharapkan, hasil menunjukkan tidak ada hubungan langsung antara unit bisnisstrategi dan kinerja organisasi. Sebaliknya, hubungan antaradua variabel muncul secara signifikan tidak langsung, sebagaimana hipotesis. Hasil signifikan dan positif ditemukan dalam hubungan antara strategi dan penggunaan manajemen terhadap pengukuran non finansialterhadap evaluasi kinerja. Hasil ini menunjukkanbahwa strategi unit bisnis adalah suatu pendahuluan penting dari evaluasi kinerja, desain sistem dan penggunaan pengukuran non-keuangan adalah penting bagi kinerja organisasi. Bukti ini konsisten dengan pandangan bahwakesesuaian dengan prioritas strategis dan pilihan pengukuran kinerjadalam evaluasi kinerja sangat penting untuk meningkatkan kinerja organisasi (Govindarajan & Gupta, 1985; Ittner et al, 1997;. Lynch & Cross,1991; Simons, 1987, 1995).

Sebaliknya, hasil pengujian path model tidak memberikan dukungan untuk hipotesis hubungan positif antara ketidakpastian lingkungan dan kinerja organisasi melalui penggunaan ukuran kinerja non-keuangan.
Bukti ini tidak konsisten dengan pandangan bahwa ketika perusahaan mengalami kesulitan dalam meramalkan kejadian masa depan, ketergantungan lebih besar terhadap penggunaan indikator
non-keuangan dalam evaluasi kinerja perusahaan. Selain itu,
hubungan signifikan antara ketidakpastian lingkungan, ukuran kinerjadan kinerja organisasi tidak membenarkan temuan studi yang adadalam hubungan antara ketidakpastian lingkungan dan desain MAS (Chenhall &Morris, 1986; Chong & Chong, 1997; Gordon & Naryanan, 1984; Ezzamel, 1990;Govindarajan, 1984; Gul & Chia, 1994; Mia, 1993).

Keterbatasan Penelitian Beberapa keterbatasan penelitian ini adalah :

Pertama,penelitian ini menggunakan versi modifikasi dari ketidakpastian lingkungan, berasal dariawal teori kontijensi serta dari literatur saat ini. Misalnya, dalammemperbarui dua instrumen awal ketidakpastian lingkungan (Gordon &Naryanan, 1984; Govindarajan, 1984), terdiri dari dua variabel baru dalam membangun,deregulasi dan globalisasi dan hubungan industrial.

Kedua, kinerja organisasi diukur menggunakan kuesionerdengan meminta responden untuk menilaidiri dari kinerja organisasi mereka, penilaian diri sendiri inidimungkinterjadinya bias dalam mengukur kinerja. Dalam studi ini kebanyakan perusahaan tidaktercatat di Bursa Efek Selandia Baru, sehingga data kinerja aktual tidak tersedia dari sumber publik.

Ketiga, setiap generalisasi hasil penelitian untuk organisasi manufaktur memerlukan  kehati-hatian. Berbagai dimensi dan pengaruh relatif kemungkinan dapat dieksplorasidengan studi kasus.

Keempat, penelitian ini hanya dibatasidi Selandia Baru;
ada kemungkinan bahwa perusahaan-perusahaan di Negara lain berbedadengan di Selandia Baru. Ini mungkin demikian karena ukuran ekonomi Selandia Baru,sifat persaingan pasar, hukum dan peraturan, hambatan dan kebijakan atau struktur ekonomiyang mungkin berbeda antara negara.

Riset Selanjutnya Penelitian selanjutnya mungkindapat dirancang untukmembandingkan temuan dalam studi ini dengan temuan-temuan yang berkaitan denganperusahaan di negara lain. Akhirnya, temuan penelitian ini adalah bergantungwaktu, oleh karena itu sebuah studi longitudinal dalam setting yang berbeda dengan menggunakan metodologi yang lebih ‘softer’(misalnya studi kasus) dapat memberikan perhatian yang khusus tentang masalah yang ada dalam studi ini.
TELAAH KRITIS  Penelitian diatas mendiskripsikan tentang …….dst.

Sumber : https://azkhastores.wordpress.com/2013/11/10/contoh-review-jurnal-2/

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: